Dua WBP Lapas Terbuka Kendal Jalani Litmas

KENDAL - Dua Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Terbuka Kendal jalani Penelitian Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Semarang, Any Orbayatun.

Sementara kegiatan tersebut bertempat di ruang kerja Subseksi Registrasi dan Bimkemas, Senin (05/12/2022)

Baca juga: DAD Kalteng Desak Pengungkapan Kasus Pembunuhan

Litmas sendiri merupakan kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan WBP yang dilaksanakan oleh Bapas. Litmas tersebut dilakukan dengan cara wawancara dan observasi oleh PK Bapas, serta pengawasan kegiatan WBP selama masa pembinaan di Lapas Terbuka Kendal.

Dalam pelaksanaan Litmas, Any menyampaikan hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh WBP setelah bebas nanti.

Baca juga: Sufmi Dasco: Pimpinan DPR Terima Surpres Pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

"Hal ini dilakukan agar WBP tertib melaksanakan wajib lapor ke Bapas Semarang dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi, " ungkapnya. 

Kepala Lapas Terbuka Kendal melalui Kepala Seksi Binadik dan Giatja, Ari Rahmanto menyampaikan bahwa Litmas merupakan wujud implementasi penerapan Undang Undang Pemasyarakatan yang terbaru yaitu Undang Undang (UU) No. 22 Tahun 2022, guna memenuhi hak-hak WBP karena ada beberapa perubahan terutama yang terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Baca juga: Sari Yuliati Ingatkan MK Antisipasi Penanganan Perkara Pemilu 2024

“Litmas kali ini ada beberapa hal yang dibahas yaitu terkait usulan Integrasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat, ” ucap Ari.

Kegiatan pengambilan data litmas yang dilakukan di Lapas Terbuka Kendal berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Baca juga: Kunjungi Rutan Blora, Kakanwil Imbau Untuk Tingkatkan Kewaspadaan

“Seluruh layanan di Lapas Terbuka Kendal dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dan kami jamin tidak ada biaya yang dipungut dalam pemenuhan hak-hak warga binaan, ” pungkas Ari.

(N.Son/***)

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan : Tindakan Polri adalah Preventive Force yang Lawful Bukan Excessive Force